Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2023

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan


Ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023
Jenis: Peraturan Daerah

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

  2. bahwa pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri dari beragam agama, ras, suku, golongan, sosial, ekonomi dan budaya lokal sehingga terwujud masyarakat Lampung yang berkarakter dan menjiwai Pancasila.

  3. bahwa masyarakat Lampung terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang tumbuh dan berkembang secara dinamis.

  4. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20J.4 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Gubernur pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional


Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah


Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional


Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir