Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2024

Penyelenggaraan Perhubungan


Ditetapkan: 17 Mei 2024
Jenis: Peraturan Daerah

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa perhubungan merupakan urat nadi perekonomian yang menunjang dan mendorong pertumbuhan berbagai sektor, sehingga berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perhubungan diperlukan dan dalam pelayanan pengintegrasian untuk kemudahan masyarakat sebagai pemanfaat transportasi serta penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan guna terwujudnya kualitas layanan di sektor perhubungan yang tertib, lancar, terpadu, terjangkau, efektif, dan efisien.

  2. bahwa dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan di Daerah dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Standar Program Fellowship Interstitial Lung Disease, Penyakit Akibat Kerja, Alergi dan Imunologi Dokter Spesialis Radiologi


Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum


Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum


Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk


Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi