Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018
Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan, untuk mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan yang baik, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
bahwa untuk mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan yang baik sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu pelayanan kesehatan yang optimal meliputi layanan kesehatan, dan layanan kesehatan jiwa, serta layanan rehabilitasi sosial.
bahwa untuk menjamin layanan kesehatan jiwa yang optimal bagi seluruh masyarakat Jawa Barat, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu melindungi dan menjamin layanan kesehatan bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan dan Orang Dengan Gangguan Jiwa berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada l1uruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2022
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2015
Manfaat Tambahan Lainnya Dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2017
Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika