Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perpustakaan
Ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2021
Jenis: Peraturan Daerah
Jenis: Peraturan Daerah
Konsiderans
Menimbang:
Menimbang:
bahwa perpustakaan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam upaya meningkatkan kecerdasan, sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, serta menjadi wahana rekreasi ilmiah, sehingga perpustakaan berperan penting dalam pembangunan masyarakat.
bahwa Pemerintah Daerah provinsi wajib melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah, serta menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah provinsi.
bahwa dalam upaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan di Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dan menyediakan perpustakaan umum bagi masyarakat. bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, belum menanggapi berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, belum optimalnya pendayagunaan perpustakaan umum daerah, serta belum mewadahi pembangunan perpustakaan yang terintegrasi di Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.01/2020
Pembentukan Jabatan Analis pada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2015
Pedoman Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pengawas Ketenagakerjaan
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2022
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan melalui Penyesuaian/Inpassing