![Temukan di Google Play](https://paralegal.id/img/google-play.webp)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019
Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, salah satunya melalui perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk kepada pembudidaya ikan dan petambak garam.
bahwa pembudidaya ikan dan petambak garam di Daerah Provinsi Jawa Barat masih memiliki akses yang rendah dalam hal pengetahuan, keterampilan, permodalan, kelembagaan, informasi, dan jaringan pemasaran, sehingga sering dihadapkan pada risiko sosial dan ekonomi yang tinggi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan petambak garam di Daerah, namun diperlukan ketentuan lebih lanjut yang disesuaikan kondisi dan karakteristik pembudidaya ikan dan petambak garam di Daerah Provinsi Jawa Barat.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016
Nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Penggunaannya
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2020
Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2020
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2018
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Perkeretaapian
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012
Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia