
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019
Pelindungan Penyandang Disabilitas
Jenis: Peraturan Daerah
Menimbang:
bahwa untuk melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, memiliki kesempatan yang sama atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas pengembangan diri, memperoleh manfaat pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, terbebas dari segala bentuk diskriminasi sehingga meningkatkan kualitas hidup dan hidup sejahtera serta memiliki kesetaraan dalam bermasyarakat bernegara.
bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan mengubah pandangan yang masih rentan dan diskriminatif, perlu peran Pemerintah Daerah dalam mengedukasi masyarakat, mendorong dan memberikan pelindungan terhadap penyandang disabilitas.
bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai dasar hukum dalam melaksanakan kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah belum optimal dan efektif dilaksanakan sehingga untuk mengakomodir aspirasi dan pelindungan terhadap penyandang disabilitas diperlukan regulasi di Pemerintah Daerah berupa Peraturan Daerah.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/20/PBI/2022
Transaksi Swap Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/29/PADG/2020
Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2022
Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN-KP/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-Tahun 2024
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2021
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri