Pelindungan Penyandang Disabilitas
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa untuk melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, memiliki kesempatan yang sama atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas pengembangan diri, memperoleh manfaat pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, terbebas dari segala bentuk diskriminasi sehingga meningkatkan kualitas hidup dan hidup sejahtera serta memiliki kesetaraan dalam bermasyarakat bernegara.
bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan mengubah pandangan yang masih rentan dan diskriminatif, perlu peran Pemerintah Daerah dalam mengedukasi masyarakat, mendorong dan memberikan pelindungan terhadap penyandang disabilitas.
bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai dasar hukum dalam melaksanakan kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah belum optimal dan efektif dilaksanakan sehingga untuk mengakomodir aspirasi dan pelindungan terhadap penyandang disabilitas diperlukan regulasi di Pemerintah Daerah berupa Peraturan Daerah.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017
Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2014
Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Perpustakaan Nasional
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Kebumian dan Maritim