Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa menjaga kesucian dan keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali yang dapat mewujudkan kehidupan Krama Bali sejahtera dan bahagia Niskala-Sakala secara berkelanjutan 100 tahun, sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.
bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Pembangunan Provinsi Bali disusun dan dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
bahwa dalam mewujudkan Pembangunan Bali yang berkelanjutan dengan konsep Bali Masa Depan sebagai muatan lokal, perlu Haluan Pembangunan yang bersifat ideologis yakni kultural, religius, dan nasionalis.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022
Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
Pedoman Pengelolaan Akun Surat Elektronik Kedinasan dan Penggunaan Internet di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 38 Tahun 2019
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran
Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 3 Tahun 2022
Pedoman Kriteria dan Klasifikasi Badan Intelijen Negara di daerah