Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2019

Pelayanan Kesehatan


Ditetapkan pada tanggal 10 September 2019
Jenis: Peraturan Daerah

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

  2. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, perlu upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah secara berkesinambungan.

  3. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan di daerah dan melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan perlu adanya pengaturan mengenai pelayanan kesehatan di daerah.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Kelompok Informasi Geospasial


Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan


Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal


Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional


Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force