Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan atas hak asasinya, serta berhak mendapat perlakukan yang adil untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai kesejahteraan hidup.
bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan perempuan dan anak dalam mengatur upaya-upaya perempuan dan anak alami dari tindak kekerasan di daerah sehingga perlu adanya peraturan yang dapat terjamin pelaksanaannya.
bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap warga negara khususnya perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia sehingga negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2018
Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi pada Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Program Studi di Luar Kampus Utama
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2024
Sasaran Kinerja Pegawai Transformasional
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2020
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten