Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa pertumbuhan dan perkembangan berbagai sektor di Kota Bogor disertai pertambahan jumlah penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota, penurunan kualitas lingkungan dan kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan fungsi lain sehingga dibutuhkan upaya mengendalikan, meningkatkan, dan menjaga kualitas lingkungan di antaranya dengan penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau.
bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dan keberlanjutan kawasan melalui penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau serta untuk memenuhi proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kota sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diperlukan kebijakan secara khusus dengan Peraturan Daerah mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau yang mensinergiskan semua lembaga yang berwenang dan seluruh masyarakat di Kota Bogor.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.02/2020
Penetapan Tarif Nol Rupiah atas Layanan Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023
Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/26/PADG/2020 tentang Kepesertaan Operasi Moneter
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2023
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi