![Temukan di Google Play](https://paralegal.id/img/google-play.webp)
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2019
Penyesuaian Nama Kecamatan, Nagari, dan Korong di Kabupaten Padang Pariaman
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa nama-nama Kecamatan, Nagari, dan Korong memiliki nilai historis dan terkait dengan kultural sosial yang berkembang di masyarakat.
bahwa masih adanya perbedaan penulisan nama-nama Kecamatan, Nagari, dan Korong dalam naskah dinas pada Pemerintahan Nagari yang perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
bahwa sebagai upaya pelestarian terhadap nilai-nilai sosial kultural Minangkabau maka perlu ditetapkan kembali penulisan nama-nama Kecamatan, Nagari dan Korong sesuai dengan pelafalan dalam Bahasa Minangkabau.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Nama Kecamatan, Nagari, dan Korong di Kabupaten Padang Pariaman.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 7 Tahun 2021
Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74/M-IND/PER/9/2015
Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2018
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-13/MBU/10/2015
Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara