Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018

Penyelenggaraan Kearsipan

Ditetapkan: 30 Mei 2018
Jenis: Peraturan Daerah

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Konsiderans

Menimbang:

  1. bahwa arsip merupakan identitas suatu bangsa yang berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara, mewujudkan suatu bangsa yang besar, serta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

  2. bahwa keberadaan arsip di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga perlu dikelola dan dijaga keamanan dan keselamatannya.

  3. bahwa produk hukum daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengatur bidang kearsipan secara menyeluruh sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Download:
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2020

Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 3 Tahun 2024

Penetapan Himpunan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Serta Penetapan Nilai Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang Harus Dibayar

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62 Tahun 2021

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2022

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang