Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta

1. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. bahwa dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, perlu diatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, sehingga perlu diganti.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.