Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2019

Pedoman Layanan Konsultasi Hukum

1. bahwa ketersediaan informasi hukum yang memadai merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, terciptanya budaya hukum, masyarakat taat dan patuh pada hukum serta tegaknya supremasi hukum.

2. bahwa untuk memberikan ruang konsultasi bagi aparatur pemerintah daerah, pemerintahan nagari dan masyarakat dalam mengambil kebijakan serta meningkatkan pemahaman hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Layanan Konsultasi Hukum.