Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2023
Pengembangan Ekonomi Kreatif
Ditetapkan pada tanggal 27 September 2023
Jenis: Peraturan Bupati
Jenis: Peraturan Bupati
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa bidang ekonomi kreatif merupakan suatu bidang yang sangat perlu untuk dikembangkan dan diperkuat sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, inovasi dan kreativitas serta penciptaan lapangan kerja di kabupaten Padang Pariaman.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian serta meningkatkan daya saing daerah guna tercapainya tujuan pembangunan di daerah.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2019
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1987
Penyesuaian Kembali Tanggal Penahanan dalam hal Terdakwa Telah Terlanjur Dikeluarkan Demi Hukum dari Tahanan Sebagai Akibat Keterlambatan Penerimaan Penetapan Mahkamah Agung oleh Ketua Pengadilan Negeri
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2021
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Metrolog