Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 21 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional


Ditetapkan pada tanggal 6 September 2021
Jenis: Peraturan Badan Standardisasi Nasional
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1025
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Badan Standardisasi Nasional dan untuk percepatan pelaksanaan tugas dan layanan Badan Standardisasi Nasional kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata naskah dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional;

  2. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam pembuatan tata naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu dilakukan perubahan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019

Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/4/PBI/2007

Pencabutan Beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia Mengenai Prinsip Kehati-Hatian Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003

Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 17 Tahun 2007

Tata Kearsipan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia