Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji


Ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021
Jenis: Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1006

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mengharmonisasikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji dan menjaga tata kelola yang baik, perlu mengatur ketentuan mengenai koordinasi antara Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dalam penyusunan peraturan yang berkaitan dengan peran dan fungsi Dewan Pengawas;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021

Hak Keuangan bagi Anggota Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli pada Mahkamah Pelayaran di Kementerian Perhubungan


Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/8/PADG/2020

Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019

Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017

Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah