Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2020

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

1. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

2. bahwa untuk mengelola dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu membangun kerja sama pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara terintegrasi;

3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;