Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2021

Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme


Ditetapkan pada tanggal 12 April 2021
Jenis: Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 444

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu dibuat tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2021

Penyelenggaraan Atlas


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri


Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019

Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia


Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014

Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara


Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018

Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta