Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2020

Jadwal Retensi Arsip Badan Koordinasi Penanaman Modal


Ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020
Jenis: Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1766

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk memberdayakan dan tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip secara efektif dan efisien di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu mengatur mengenai jadwal retensi arsip;

  2. bahwa Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia telah menilai dan menyetujui jadwal retensi arsip Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui surat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor B-PK.02.09/85/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Badan Koordinasi Penanaman Modal;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2019

Statuta Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019

Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran


Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2020

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia


Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2020

Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016

Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan