Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 5 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Unit Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut


Ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2019
Jenis: Peraturan Badan Keamanan Laut
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 991

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Penindakan Hukum;

  2. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Penindakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/468/M.KT.01/2019 perihal Penataan Organisasi Unit Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 16 Tahun 2010

Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 12 Tahun 2015

Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut


Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum


Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012

Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2021

Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah