Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2019

Buku Petunjuk Teknis Penugasan Delegasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Dinas Luar Negeri


Ditetapkan pada tanggal 12 September 2019
Jenis: Peraturan Badan Keamanan Laut
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1064

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung terlaksananya tugas, fungsi dan wewenang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagai lembaga coast guard yang dalam praktek internasional mengemban fungsi keselamatan, keamanan dan pertahanan maritim, perlu dilakukan pendekatan kemitraan multi-dimensi dengan instansi maritim di dunia untuk memenuhi tantangan dari lingkungan maritim yang dinamis;

  2. bahwa untuk tertib administrasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dinas luar negeri oleh delegasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, perlu dibuat buku petunjuk teknis dalam hal-hal yang dimaksud terkait penugasan delegasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Buku Petunjuk Teknis Penugasan Delegasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Dinas Luar Negeri;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2021

Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (Tujuh) Gubernur untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2021


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015

Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia


Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2020

Uraian Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian