Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 2 Tahun 2019

Buku Petunjuk Teknis Penugasan Delegasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Dinas Luar Negeri


Ditetapkan pada tanggal 12 September 2019
Jenis: Peraturan Badan Keamanan Laut
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1064

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung terlaksananya tugas, fungsi dan wewenang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagai lembaga coast guard yang dalam praktek internasional mengemban fungsi keselamatan, keamanan dan pertahanan maritim, perlu dilakukan pendekatan kemitraan multi-dimensi dengan instansi maritim di dunia untuk memenuhi tantangan dari lingkungan maritim yang dinamis;

  2. bahwa untuk tertib administrasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dinas luar negeri oleh delegasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, perlu dibuat buku petunjuk teknis dalam hal-hal yang dimaksud terkait penugasan delegasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Buku Petunjuk Teknis Penugasan Delegasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Dinas Luar Negeri;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026


Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia


Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)


Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi


Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau