Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 53 Tahun 2018
Kemiripan Dokumen Akreditasi
Jenis: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa dokumen akreditasi adalah instrumen akreditasi yang digunakan oleh program studi atau perguruan tinggi untuk mengusulkan akreditasi program studi atau perguruan tinggi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai kewenangan masing-masing, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
bahwa dokumen akreditasi menunjukkan mutu, kinerja, dan evaluasi diri program studi atau perguruan tinggi yang secara obyektif, jujur, akurat, dan benar disusun oleh pengelola program studi atau perguruan tinggi;
bahwa dokumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b seharusnya memiliki keunikan sehingga tidak menunjukkan kemiripan yang tinggi dengan dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi lain;
bahwa dari proses asesmen telah ditemukan sejumlah perguruan tinggi yang mengajukan dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi dengan tingkat kemiripan dengan dokumen akreditasi lain sehingga tidak sesuai dengan prinsip keunikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang oleh karena itu telah diberikan sanksi kepada perguruan tinggi yang mengajukan;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kemiripan Dokumen Akreditasi;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016
Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023
Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan
Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1389/NAKERTRAN/2022
Upah Minimum Kabupaten Sambas Tahun 2023
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan