Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

Road Map Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia 2020-2024


Ditetapkan pada tanggal 17 September 2020
Jenis: Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi yang berdampak pada peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diselenggarakan program reformasi birokrasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia secara terencana dan terarah;

  2. bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menetapkan periode lima tahun ketiga (2020-2024) melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua;

  3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia 2020-2024 sebagai acuan menjalankan program mikro instansi;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Road Map Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia 2020-2024;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi


Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021

Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019

Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020

Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak