Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

Road Map Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia 2020-2024


Ditetapkan pada tanggal 17 September 2020
Jenis: Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi yang berdampak pada peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diselenggarakan program reformasi birokrasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia secara terencana dan terarah;

  2. bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menetapkan periode lima tahun ketiga (2020-2024) melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua;

  3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia 2020-2024 sebagai acuan menjalankan program mikro instansi;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Road Map Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia 2020-2024;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka


Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum


Perhitungan Perpanjangan Penahanan Berdasarkan Pasal 29 KUHAP


Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Kedudukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Kementerian Perindustrian