Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/22/PADG/2021

Rekening Giro di Bank Indonesia


Status: Tidak Berlaku
Ditetapkan pada tanggal 13 September 2021
Jenis: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Status


Dicabut dengan:

  1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 24/21/PADG/2022
    Peraturan Pelaksanaan Rekening Giro di Bank Indonesia

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, pelaksanaan fungsi sebagai pemegang kas pemerintah, serta pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bank Indonesia melaksanakan penatausahaan rekening giro;

  2. bahwa untuk melaksanakan penatausahaan rekening giro yang tersentralisasi, terintegrasi, dan terpadu diperlukan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan penguatan infrastruktur layanan melalui pengembangan Bank Indonesia Core Banking System;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Rekening Giro di Bank Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat


Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan


Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara


Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan


Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan