Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/22/PADG/2021
Rekening Giro di Bank Indonesia
Status: Tidak Berlaku
Ditetapkan pada tanggal 13 September 2021
Jenis: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia
Ditetapkan pada tanggal 13 September 2021
Jenis: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Status
Dicabut dengan:
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 24/21/PADG/2022
Peraturan Pelaksanaan Rekening Giro di Bank Indonesia
Konsiderans
Menimbang:
bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, pelaksanaan fungsi sebagai pemegang kas pemerintah, serta pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bank Indonesia melaksanakan penatausahaan rekening giro;
bahwa untuk melaksanakan penatausahaan rekening giro yang tersentralisasi, terintegrasi, dan terpadu diperlukan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan penguatan infrastruktur layanan melalui pengembangan Bank Indonesia Core Banking System;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Rekening Giro di Bank Indonesia;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017
Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2011
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia