Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.136/M.PPN/HK/10/2023

Data Registrasi Sosial Ekonomi

1. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah harus dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

3. bahwa telah dilakukan penyerahan hasil pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi oleh Badan Pusat Statistik kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. bahwa Data Registrasi Sosial Ekonomi dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi tentang data agregat terkait kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia.

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Data Registrasi Sosial Ekonomi.