Penetapan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Jenis: Keputusan Menteri
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa berdirinya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan momentum bersejarah yang memiliki nilai historis dalam perjalanan pemerintahan dan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan.
bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memiliki nomenklatur awal Kementerian Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
bahwa Kementerian Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan lembaga negara yang menangani urusan pemerintahan mengoordinasikan penyusunan dan penyiapan kebijakan serta pelaksanaan di bidang politik dan keamanan yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 Maret 1978 melalui Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978.
bahwa dalam upaya pembinaan motivasi, kebanggaan diri, dan pelestarian sejarah perlu menetapkan tanggal 29 Maret sebagai Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penetapan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2024
Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Thailand dan Vietnam
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1981
Terdakwa Dari Semula Tidak Dapat Dihadapkan di Persidangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021
Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota