Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/274/2018
Uji Coba Tata Laksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir Dalam Rangka Peningkatan Cakupan Pelayanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)
Ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2018
Jenis: Keputusan Lainnya
Jenis: Keputusan Lainnya
Konsiderans
Menimbang:
Menimbang:
bahwa pelayanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia sebagai terapi pengganti ginjal pada pasien penyakit ginjal tahap akhir memiliki presentase yang masih di bawah ideal dibanding dengan terapi pengganti ginjal yang lain.
bahwa dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) di fasilitas pelayanan kesehatan membutuhkan uji coba tata laksana penyakit ginjal tahap akhir.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uji Coba Tata Laksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir Dalam Rangka Peningkatan Cakupan Pelayanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD).
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2021
Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2023
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1380/NAKERTRAN/2022
Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2023
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2019
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif