Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024
Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
Ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2024
Jenis: Keputusan Menteri
Jenis: Keputusan Menteri
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut oleh Tim Kajian Penyusun Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, perlu disusun pedoman penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2019
Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome dan Penyakit Infeksi Menular Seksual
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2019
Standar Industri Hijau untuk Industri Cat Berbasis Air
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021
Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/KMK.010/2021
Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan