Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 157 Tahun 2023

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian


Ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2023
Jenis: Keputusan Menteri

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian.

  2. bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/KEPMEN-KP/2018 tentang Pendelegasian Wewenang dalam Penandatanganan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Sumber Daya Manusia Aparatur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti.

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Tata Laksana Pemasukan, Perpindahan, dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Ekonomi Khusus


Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon


Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat


Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Terbaik Nasional


Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Kerajaan Norwegia