Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 157 Tahun 2023
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian
Ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2023
Jenis: Keputusan Menteri
Jenis: Keputusan Menteri
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian.
bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/KEPMEN-KP/2018 tentang Pendelegasian Wewenang dalam Penandatanganan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Sumber Daya Manusia Aparatur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023
Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat
Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2022
Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2025
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2020
Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014
Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang