Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 157 Tahun 2023
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian
Ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2023
Jenis: Keputusan Menteri
Jenis: Keputusan Menteri
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian.
bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/KEPMEN-KP/2018 tentang Pendelegasian Wewenang dalam Penandatanganan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Sumber Daya Manusia Aparatur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 767 Tahun 2023
Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2023
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 97/KKI/KEP/II/2024
Standar Program Fellowship Luka Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016
Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan dan Taman