Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat
Jenis: Keputusan Menteri
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa untuk memberikan pedoman teknis dalam pemberian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan izin Pertambangan Rakyat yang merupakan salah satu perizinan berusaha yang telah didelegasikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, perlu menetapkan suatu pedoman yang memuat tata cara pemberian, pelaksanaan kegiatan usaha, dan kaidah teknik pertambangan rakyat sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam menjalankan kewenangan yang didelegasikan.
bahwa iuran pertambangan rakyat sebagai salah satu penerimaan daerah yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memerlukan pedoman dalam penentuan tarif, tata cara pengenaan, pemungutan, sampai dengan pembayaran/penyetoran.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 121 Tahun 2018
Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 42 Tahun 2012
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2015
Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi Kardiovaskuler
Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/KEP.318-HUK/2022
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik