
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/IV/2020
Prosedur Pengisian Surat Tanda Registrasi dengan Kualifikasi Tambahan dalam Masa Peralihan
Jenis: Keputusan Lainnya
Menimbang:
bahwa Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter spesialis dan Dokter Gigi Spesialis mengatur masa peralihan yang dituangkan dalam Bab Ketentuan Peralihan.
bahwa selama masa peralihan, sebagian besar pelaksanaan pendidikan subspesialis masih dilakukan secara hospital based oleh kolegium dan rumah sakit pendidikan.
bahwa belum semua dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan pendidikan subspesialis atau fellowship yang mengajukan permohonan surat tanda registrasi dengan kualifikasi tambahan mempunyai sertifikat profesi atau ijazah yang diterbitkan oleh program studi fakultas kedokteran atau program studi fakultas kedokteran gigi.
bahwa sebagian dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan pendidikan subspesialis atau fellowship yang mengajukan permohonan surat tanda registrasi dengan kualifikasi tambahan hanya mempunyai sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium terkait.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Prosedur Pengisian Surat Tanda Registrasi dengan Kualifikasi Tambahan dalam Masa Peralihan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020
Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2020
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020
Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2021
Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)