Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 75A/KMA/SK/IV/2019

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

1. bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya melalui program reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

2. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;