![Temukan di Google Play](https://paralegal.id/img/google-play.webp)
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 32/KMA/SK/II/2019
Ketentuan Pemakaian Toga Hakim dan Kalung Jabatan dalam Acara-Acara Resmi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya
Jenis: Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
bahwa dalam acara-acara resmi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding serta Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengenakan toga dan kalung jabatan, sedangkan Hakim Agung, Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenakan toga;
bahwa dalam rangka kepentingan dinas dan untuk keseragaman, serta untuk meningkatkan wibawa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, maka perlu ditentukan penggunaan pemakaian toga hakim dan kalung jabatan dalam acara-acara resmi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
bahwa Mahkamah Agung memandang perlu mengatur ketentuan pemakaian toga hakim dan kalung jabatan dalam acara resmi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam satu-kesatuan surat keputusan;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 81/DSN-MUI/III/2011
Pengembalian Dana Tabarru’ bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2022
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Kementerian Sekretariat Negara
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2020
Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan