Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 32/KMA/SK/II/2019
Ketentuan Pemakaian Toga Hakim dan Kalung Jabatan dalam Acara-Acara Resmi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya
Ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2019
Jenis: Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Jenis: Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
bahwa dalam acara-acara resmi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding serta Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengenakan toga dan kalung jabatan, sedangkan Hakim Agung, Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenakan toga;
bahwa dalam rangka kepentingan dinas dan untuk keseragaman, serta untuk meningkatkan wibawa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, maka perlu ditentukan penggunaan pemakaian toga hakim dan kalung jabatan dalam acara-acara resmi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
bahwa Mahkamah Agung memandang perlu mengatur ketentuan pemakaian toga hakim dan kalung jabatan dalam acara resmi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam satu-kesatuan surat keputusan;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2018
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012
Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2019
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan