Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 32/KMA/SK/II/2019

Ketentuan Pemakaian Toga Hakim dan Kalung Jabatan dalam Acara-Acara Resmi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya


Ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2019
Jenis: Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

  2. bahwa dalam acara-acara resmi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding serta Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengenakan toga dan kalung jabatan, sedangkan Hakim Agung, Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenakan toga;

  3. bahwa dalam rangka kepentingan dinas dan untuk keseragaman, serta untuk meningkatkan wibawa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, maka perlu ditentukan penggunaan pemakaian toga hakim dan kalung jabatan dalam acara-acara resmi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;

  4. bahwa Mahkamah Agung memandang perlu mengatur ketentuan pemakaian toga hakim dan kalung jabatan dalam acara resmi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam satu-kesatuan surat keputusan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pedoman Inovasi Pelayanan Publik


Yayasan


Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran


Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit


Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau