Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Prosedur Penyelesaian Kepailitan
Jenis: Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa perkembangan kegiatan keperdataan khusus menuntut penyelesaian kepailitan dengan lebih cepat sekaligus sebagai wujud indikator daya saing nasional dalam era globalisasi;
bahwa terhadap kebutuhan konkrit untuk terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan dengan antara lain memberikan akses yang lebih baik terhadap keadilan;
bahwa Mahkamah Agung perlu melakukan pemetaan ulang dan menentukan kebijakan terbaik yang dapat diambil Mahkamah Agung dalam menyiasati kebutuhan prosedur penyelesaian kepailitan gugatan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan hukum acara yang berlaku;
bahwa Mahkamah Agung perlu menyiapkan rekomendasi tentang solusi terbaik yang dapat diambil negara dalam rangka memberikan akses terbaik bagi masyarakat pencari keadilan melalui penyelesaian perkara kepailitan;
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai d di atas, Mahkamah Agung memandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja guna menyusun strategi jangka menengah sampai panjang terkait dengan penyelesaian kepailitan, dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung;
bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 117 Tahun 2023
Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Larangan, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Larangan
Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor G.486.DKKTRANS Tahun 2023
Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0824/KUM/2022
Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2025
Rambu dan Papan Informasi Bencana
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2015
Rumah Adat, Pakaian Adat dan Pakaian Pengantin Adat Melayu Belitong di Kabupaten Belitung Timur