Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020

Pedoman Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik

1. bahwa salah satu tujuan UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang Transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat pertanggungjawabkan.

2. bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Media dan/atau Ajudikasi nonlitigasi:

3. bahwa saat ini Bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dapat mengganggu/berdampak layanan penyelesaian sengketa informasi publik kepada masyarakat.

4. bahwa dalam rangka penemuan hak atas informasi publik serta berjalannya layanan penyelesaian sengketa informasi publik kepada masyarakat, komisi Informasi Pusat memandang perlu untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi secara elektronik.

5. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Pedoman Mediasi Dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik.