Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik
Jenis: Keputusan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
bahwa dalam rangka penyesuaian beberapa ketentuan penyelenggaraan Katalog Elektronik dan mendukung kemudahan bagi Pengelola Katalog Elektronik dalam menyelenggarakan Katalog Elektronik serta mendukung percepatan proses penayangan, perlu disusun tata cara penyelenggaraan katalog elektronik guna percepatan dan kelancaran penyelenggaraan Katalog Elektronik dan E-Purchasing Katalog.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 9 Tahun 2021
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020
Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2025
Pencabutan 4 (empat) Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri