Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional Tahun 2025-2029
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp55.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp15.000/bulan
Status
Peraturan Perubahan:
- Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 31 Tahun 2025
Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional Tahun 2025-2029 - Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 115 Tahun 2025
Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional Tahun 2025-2029
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 42 Tahun 2023
Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004
Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2022
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Semen
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara