Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1379/NAKERTRAN/2022

Upah Minimum Kabupaten Sanggau Tahun 2023

Ditetapkan: 5 Desember 2022
Jenis: Keputusan

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Dasar Hukum

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
    Pengupahan
  2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022
    Penetapan Upah Minimum Tahun 2023
  3. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1359/NAKERTRAN/2022
    Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Konsiderans

Menimbang:

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Sanggau sebagai motivasi untuk melaksanakan proses produksi perlu adanya peningkatan penghasilan berupa kenaikan upah minimum.

  2. bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memperhatikan formula perhitungan upah minimum di Kabupaten Sanggau yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Sanggau.

  3. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Sanggau telah disepakati besaran Upah Minimum Kabupaten Sanggau Tahun 2023, yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Upah Minimum Kabupaten Sanggau Tahun 2023, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Download:
Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1379/NAKERTRAN/2022PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2024

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2014

Pemasukan Alat Kesehatan melalui Mekanisme Jalur Khusus (Special Access Scheme)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017

Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah