Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 3 Tahun 2023 tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan
Jenis: Keputusan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Status
Peraturan Perubahan:
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 3 Tahun 2023
Protokol (Checklist) Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan - Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 33 Tahun 2024
Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 3 Tahun 2023 tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan
Konsiderans
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan oleh Inspektur Penerbangan di bidang navigasi penerbangan telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 3 Tahun 2023 tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan.
bahwa Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 3 Tahun 2023 ten tang Protokol (Checklist) Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan perlu disempurnakan protokol (checklist) untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika dan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue) pada kecelakaan pesawat udara.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 3 Tahun 2023 tentang Protokol (Checklist) Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2021
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet
Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 130/DSN-MUI/X/2019
Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2019
Optimalisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/7/PADG/2019
Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten