Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.750/AL.324/DJPL

Pedoman Teknis Pelaporan Perubahan Data dan Kegiatan Usaha Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi

1. bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi, diatur bahwa pemegang izin usaha pengerukan dan reklamasi wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal apabila terjadi perubahan nama direktur, penanggung jawab atau pemilik, domisili perusahaan dan status kepemilikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadi perubahan serta melaporkan kegiatan usaha pengerukan dan reklamasi kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga ) bulan sekali.

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pedoman Teknis Pelaporan Perubahan Data dan Kegiatan Usaha Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi.