Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pembiayaan
Jenis: Keputusan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menghadapi tren perekonomian global dan domestik, diperlukan perusahaan pembiayaan yang memiliki ketahanan dan daya saing industri.
bahwa untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri, perusahaan pembiayaan harus mengadopsi strategi yang responsif dan adaptif dengan tetap memperhatikan aspek manajemen risiko dan pelindungan konsumen, serta mendorong kualitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten.
bahwa untuk melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendorong kinerja perusahaan pembiayaan, diperlukan standar kompetensi dan kerangka kualifikasi yang berlaku secara nasional sebagai acuan dalam program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi serta program sertifikasi.
bahwa Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/D.02/2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pembiayaan masih perlu disempurnakan agar selaras dengan perkembangan industri dan regulasi terkini, sehingga perlu pembaruan kerangka kualifikasi.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pembiayaan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2019
Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 4 Tahun 2023
Pengelolaan Arsip Kementerian Sekretariat Negara
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015
Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah