Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Penjaminan
Jenis: Keputusan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa perkembangan teknologi yang menggulirkan berbagai inovasi di sektor jasa keuangan (SJK) termasuk di Industri Penjaminan yang memiliki peran penting dalam mendukung dan mendorong pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
bahwa inovasi yang terjadi di Sektor Jasa Keuangan (SJK) harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku industri Penjaminan agar dapat mendukung terciptanya iklim industri yang ideal di Industri Penjaminan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 60 Tahun 2021
Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Pengelolaan Angkutan Orang
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2021
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2021
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021