Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 100/DSN-MUI/XII/2015
Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah
Ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015
Jenis: Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
Jenis: Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp99.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa perkembangan bisnis dan keuangan syariah tidak lepas dari proses pembelajaran dan peningkatan literasi keuangan, termasuk membuka akses lembaga keuangan syariah yang luas bagi masyarakat.
bahwa dalam rangka meningkatkan upaya tersebut di atas, sekaligus untuk memberikan keuntungan ekonomis kepada masyarakat, perlu dibuat sarana yang mampu mewujudkan tujuan di atas.
bahwa salah satu sarana yang dapat diterapkan adalah melalui produk voucher yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, baik konsumen, lembaga bisnis syariah, dan terutama Lembaga Keuangan Syariah.
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah untuk dijadikan pedoman.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 129/KKI/KEP/VI/2023
Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Subspesialis Keganasan Abdominopelvik
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 16 Tahun 2014
Tata Upacara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2022
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020
Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi