Kekuasaan Kehakiman

Tanggal: 29 Oktober 2009

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia 

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Referensi:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Kekuasaan Kehakiman

Pengertian Pilihan

Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional

Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi

Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi yang selanjutnya disingkat PTBAE adalah persetujuan teknis mengenai Batas Atas Emisi GRK pada Sub Sektor atau sub Sub Sektor.

Pemasaran Hasil Peternakan

Pemasaran Hasil Peternakan yang selanjutnya disebut Pemasaran adalah kegiatan dan proses merencanakan, mengkomunikasikan, menyampaikan dan mempromosikan produk atau layanan Peternakan yang bernilai bagi peternak dan pelaku usaha.

Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal)

Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal) adalah total tagihan dikurangi dengan:

  1. pendapatan bunga yang belum diakui (unearned interest income)
  2. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi

Merek Dagang

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.