Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Jasa Konstruksi


Disahkan pada tanggal 12 Januari 2017
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;

  3. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;

  4. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan j asa konstruksi;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2022

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2016

Prosedur Penangguhan Penawaran Umum


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020

Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024


Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2022

Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021

Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian