Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Jasa Konstruksi


Disahkan pada tanggal 12 Januari 2017
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;

  3. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;

  4. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan j asa konstruksi;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 94 Tahun 2021

Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Mata


Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021

Pedoman Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan Aparatur Sipil Negara


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2020

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Panel Ahli Mahkamah Pelayaran yang Berasal dari Nonpegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan


Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2008

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak