Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022

Provinsi Sumatera Barat


Disahkan pada tanggal 25 Juli 2022
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 160
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa provinsi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara
    Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan
    pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar
    Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. bahwa pembangunan Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Barat;

  3. bahwa pemberian otonomi daerah harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan dan dinamika masyarakat yang dihadapi dalam tataran lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

  4. bahwa Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 7 Tahun 2018

Pencabutan 3 (tiga) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 5 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Observatorium Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of Defence)