Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010

Gerakan Pramuka


Disahkan pada tanggal 24 November 2010
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 131
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5169

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat;

  2. bahwa pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui gerakan pramuka;

  3. bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;

  4. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum secara komprehensif mengatur gerakan pramuka;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2021

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik


Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019

Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila


Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019

Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas


Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan


Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015

Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara