
Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2019
Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/Inpassing
Jenis: Peraturan Perpustakaan Nasional
Menimbang:
bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional pustakawan di Indonesia, Perpustakaan Nasional sebagai instansi pembina jabatan fungsional pustakawan menjamin ketersediaan pustakawan yang kompeten dan profesional;
bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pustakawan, perlu dilakukan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui penyesuaian/inpassing pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
bahwa Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/Inpassing sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/Inpassing;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2020
Standar Industri Hijau untuk Industri Kemasan dari Kaca
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2021
Strategi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2015
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015
Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga