Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


Ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2014
Jenis: Peraturan Pemerintah
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 264
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5598

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat kesenjangan antara daerah maju dengan daerah tertinggal, sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal secara khusus, terencana, sistematis, dan berkelanjutan;

  2. bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 beserta lampirannya, mengamanatkan perlunya prioritas pembangunan kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal dan keberpihakan yang besar dari Pemerintah;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021

Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris


Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2015

Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri


Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia


Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014

Rencana Tata Ruang Pulau Papua