Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


Ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2014
Jenis: Peraturan Pemerintah
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 264
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5598

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat kesenjangan antara daerah maju dengan daerah tertinggal, sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal secara khusus, terencana, sistematis, dan berkelanjutan;

  2. bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 beserta lampirannya, mengamanatkan perlunya prioritas pembangunan kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal dan keberpihakan yang besar dari Pemerintah;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016

Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2021

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar


Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional